Berita Terkini

127

Rapat Kerja Pencermatan Besaran Biaya dan Standar Waktu Pengelolaan dan Distribusi Logistik Pemilu 2024 bersama KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo

Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Fadliyanto Koem, dan Anggota KPU Provinsi Gorontalo, Hendrik Imran, Sophian Rahmola, Risan Pakaya, Opan Hamsah, serta Plh. Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo, Marleni Makuta, membuka acara Rapat Kerja Pencermatan Besaran Biaya dan Standar Waktu Pengelolaan dan Distribusi Logistik Pemilu 2024 bersama KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo di Aula RPP Dulohupa KPU Provinsi Gorontalo, Rabu (18/10/23). Kegiatan ini melibatkan Ketua, Sekretaris, dan Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik KPU Kabupaten/Kota, serta Operator SILOG, dengan tujuan membahas, merumuskan, merencanakan, dan mencermati kebutuhan serta distribusi logistik Pemilu 2024 agar dapat dilaksanakan tepat waktu dan dengan jumlah yang sesuai. Persoalan logistik menjadi aspek teknis yang sangat penting karena berkaitan erat dengan pengambilan kebijakan pada saat pelaksanaan di lapangan nanti. Dalam sambutannya, Fadli menyatakan bahwa pencermatan biaya logistik memiliki kekritisan yang tinggi dan dapat menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya. Ia menekankan pentingnya kesetaraan dan kelayakan di setiap Kabupaten/Kota, baik dalam besaran, distribusi, maupun ketepatan waktu sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. "Jika kurang bermasalah dan berlebih juga bermasalah," ungkap Fadli, menekankan pentingnya keselarasan. Fadli berharap agar Ketua KPU Kabupaten/Kota tidak hanya berfokus pada pengambilan kebijakan dan melepaskan kendali teknis sepenuhnya kepada sekretariat. Sebaliknya, mereka diharapkan untuk berpikir secara makro dan memahami seluruh persoalan teknis sehingga dapat menyelesaikan semua aspek teknis logistik Pemilu saat pelaksanaan evaluasi. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan pemaparan dan simulasi pola penghitungan logistik Pemilu 2024 secara detail yang dipandu oleh Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Provinsi Gorontalo, diikuti dengan diskusi bersama peserta kegiatan. Turut hadir dalam kegiatan ini pejabat Struktural dan Fungsional KPU Provinsi Gorontalo serta staf terkait, menambah semarak dan keberagaman perspektif dalam pembahasan logistik Pemilu yang krusial.


Selengkapnya
131

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Pengganti Antarwaktu Anggota KPU Kabupaten/Kota

pada hari Selasa (10/10) bertempat di Kantor KPU Provinsi Gorontalo, dilaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Pengganti Antarwaktu Anggota KPU Kabupaten/Kota a.n. Sultan Banyo sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota KPU Kota Gorontalo Periode 2019-2024. Pelantikan Pengganti Antar Waktu Anggota KPU ini dilakukan pada 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota di 9 (sembilan) Provinsi. Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Ketua KPU Hasyim Asya'ri melalui Zoom Meeting. Turut hadir Anggota KPU Parsadaan Harahap, Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima dan Kepala Biro SDM Yuli Hertaty. Hadir langsung di Kantor KPU Provinsi Gorontalo Anggota KPU Provinsi Gorontalo Opan Hamsah, Anggota KPU Kota Gorontalo Hairudin Polontalo, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Gorontalo Fahrudin Umar, Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo serta staf terkait.


Selengkapnya
134

Muhammad Tio Aliansyah menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Gorontalo, di Kota Gorontalo, Jumat (6/10/2023). Dalam kesempatan ini, Muhammad Tio Aliansyah berpesan kepada seluruh jajaran KPU di Provinsi Gorontalo agar dapat bersahabat dengan peraturan. Turut hadir Anggota KPU Provinsi Gorontalo Hendrik Imran, Risan Pakaya, dan Sophian Rahmola. Peserta kegiatan terdiri dari Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo, Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dan staf terkait. Menurut Tio, dengan peraturan adalah memahami aturan serta merealisasikannya dalam setiap tugas-tugas kepemiluan yang dilaksanakan KPU. "Itu kuncinya agar bisa menjalankan tugas dengan baik. Berhati-hati dalam menjalankan tugas hingga akhir (periode, red.) dengan khusnul khotimah", ungkap Tio


Selengkapnya
120

KPU Provinsi Gorontalo menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kehumasan dan PPID di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo

KPU Provinsi Gorontalo menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kehumasan dan PPID di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo, Rabu (04/10/2023). Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Fadliyanto Koem, dalam sambutan membuka acara mengutarakan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota hingga badan adhoc harus berkolaborasi secara totalitas dalam mengoptimalkan fungsi kehumasan demi mendulang angka partisipasi masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas. Di kesempatan yang sama, Anggota KPU Provinsi Gorontalo Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Sophian Rahmola mengungkapkan bahwa tim humas KPU harus mampu membaca dan memahami psikologi publik dalam menerima arus informasi. Humas, kata Sophian, sebagai corong lembaga harus mengemas informasi secara baik, ini merupakan unsur krusial, karena materi yang bagus tidak akan bernilai bila tidak dikemas secara menarik. Sementara itu, Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo menghimbau kepada jajaran sekretariat untuk mendukung program kehumasan di bawah komando Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM. Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak menyurutkan semangat untuk berinovasi membuat konten kehumasan yang kreatif dan kekinian. Anggota KPU Provinsi Gorontalo Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM, Opan Hamsah, memimpin jalannya Rakor dengan penyampaian materi seputar Evaluasi dan Penginputan Aplikasi Siparmas, Sosialisasi Kepemiluan melalui Media Sosial, dan Penguatan Peran Struktur PPID dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di masa Tahapan Pemilu 2024. Rapat ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Gorontalo, Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo, Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo, peserta dari KPU Kabupaten/Kota terdiri dari Anggota KPU Kabupaten/Kota Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM, Kepala Subbagian Teknis Parhumas, Operator Siparmas, dan Admin Media Sosial.


Selengkapnya
120

KPU Provinsi Gorontalo menyelenggarakan Rapat Kerja Penyusunan Kebutuhan dan Biaya Logistik Pemilu Tahap II dan Pengenalan Aplikasi Sistem Informasi Logistik

KPU Provinsi Gorontalo menyelenggarakan Rapat Kerja Penyusunan Kebutuhan dan Biaya Logistik Pemilu Tahap II dan Pengenalan Aplikasi Sistem Informasi Logistik (Silog), Selasa (03/10/2023). Rapat dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Fadliyanto Koem, dalam sambutannya dikatakan bahwa berbekal pengalaman penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pilkada 2020, maka pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu harus dilakukan secara tepat jumlah, tepat waktu, tepat jenis, tepat sasaran dan tepat kualitas. Senada, Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo, Mukti Abdullatif Mile dalam arahannya mengutarakan bahwa proses pengadaan melalui e-katalog nasional mampu menjawab bahwa proses pengadaan barang dan jasa wajib dilaksanakan secara akuntabel, transparan dan berintegritas. Oleh karena itu melalui kegiatan klik nasional menandakan bahwa pengadaan distribusi secara teknis telah dimulai. Semua satker dengan mengeklik e-katalog nasional secara otomatis telah melaksanakan perikatan dengan pihak ketiga. Selanjutnya, Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Marleni Makuta didampingi Kepala Subbagian Umum dan Logistik, Rengga Gobel dengan materi yaitu Laporan Progres Kesiapan Gudang, Pemaparan Tata Kelola Logistik Pemilu, Pengenalan Aplikasi Silog, dan Pemaparan Perhitungan Jumlah Kebutuhan Logistik Pemilu Tahap 2. Rapat ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Gorontalo, Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo, Pejabat Struktural Eselon III, Eselon IV, dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo, serta peserta dari KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo terdiri dari Ketua KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik, Pejabat Pengadaan, dan Operator Silog.


Selengkapnya
120

KPU Provinsi Gorontalo mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kehumasan dan PPID yang dilaksanakan oleh KPU RI

KPU Provinsi Gorontalo mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kehumasan dan PPID yang dilaksanakan oleh KPU RI pada tanggal 25-27 September 2023 di Tangerang, Banten. Kegiatan ini dibuka oleh Anggota KPU August Mellaz, serta turut dihadiri oleh Anggota KPU Parsadaan Harahap dan Deputi Dukungan Teknis Eberta Kawima. Peserta dari KPU Provinsi Gorontalo terdiri dari Anggota KPU Provinsi Gorontalo Opan Hamsah, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhubmas Hendrawati Saliko serta Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhubmas Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Dalam Rakornas tersebut, peserta mengikuti berbagai materi terkait dengan pengelolaan kehumasan dan PPID di lingkungan KPU. Materi yang disampaikan antara lain tentang strategi dan taktik komunikasi publik, pengelolaan media sosial, dan pelayanan informasi publik. Opan Hamsah, Anggota KPU Provinsi Gorontalo, mengatakan bahwa Rakornas ini sangat bermanfaat bagi KPU Provinsi Gorontalo dalam meningkatkan kualitas pengelolaan kehumasan dan PPID. "Kami mendapatkan banyak pengetahuan dan keterampilan baru terkait dengan pengelolaan kehumasan dan PPID. Kami berharap dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan tersebut untuk meningkatkan kualitas layanan publik di KPU Provinsi Gorontalo," kata Opan. Dalam Rakornas ini turut diberikan Penghargaan terhadap Kehumasan dan PPID terbaik untuk Satker KPU Provinsi se-Indonesia. KPU Provinsi Gorontalo sendiri masuk dalam Nominasi Terbaik untuk Bakohumas Terbaik serta Konten Sosialisasi Terbaik. Rakornas Kehumasan dan PPID ini merupakan upaya KPU RI untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kehumasan dan PPID di lingkungan KPU. KPU RI berharap dengan adanya Rakornas ini, KPU dapat lebih efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dan memberikan pelayanan informasi publik yang berkualitas.


Selengkapnya