Berita Terkini

75

Muhammad Tio Aliansyah menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Gorontalo, di Kota Gorontalo, Jumat (6/10/2023). Dalam kesempatan ini, Muhammad Tio Aliansyah berpesan kepada seluruh jajaran KPU di Provinsi Gorontalo agar dapat bersahabat dengan peraturan. Turut hadir Anggota KPU Provinsi Gorontalo Hendrik Imran, Risan Pakaya, dan Sophian Rahmola. Peserta kegiatan terdiri dari Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo, Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dan staf terkait. Menurut Tio, dengan peraturan adalah memahami aturan serta merealisasikannya dalam setiap tugas-tugas kepemiluan yang dilaksanakan KPU. "Itu kuncinya agar bisa menjalankan tugas dengan baik. Berhati-hati dalam menjalankan tugas hingga akhir (periode, red.) dengan khusnul khotimah", ungkap Tio


Selengkapnya
61

KPU Provinsi Gorontalo menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kehumasan dan PPID di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo

KPU Provinsi Gorontalo menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kehumasan dan PPID di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo, Rabu (04/10/2023). Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Fadliyanto Koem, dalam sambutan membuka acara mengutarakan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota hingga badan adhoc harus berkolaborasi secara totalitas dalam mengoptimalkan fungsi kehumasan demi mendulang angka partisipasi masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas. Di kesempatan yang sama, Anggota KPU Provinsi Gorontalo Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Sophian Rahmola mengungkapkan bahwa tim humas KPU harus mampu membaca dan memahami psikologi publik dalam menerima arus informasi. Humas, kata Sophian, sebagai corong lembaga harus mengemas informasi secara baik, ini merupakan unsur krusial, karena materi yang bagus tidak akan bernilai bila tidak dikemas secara menarik. Sementara itu, Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo menghimbau kepada jajaran sekretariat untuk mendukung program kehumasan di bawah komando Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM. Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak menyurutkan semangat untuk berinovasi membuat konten kehumasan yang kreatif dan kekinian. Anggota KPU Provinsi Gorontalo Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM, Opan Hamsah, memimpin jalannya Rakor dengan penyampaian materi seputar Evaluasi dan Penginputan Aplikasi Siparmas, Sosialisasi Kepemiluan melalui Media Sosial, dan Penguatan Peran Struktur PPID dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di masa Tahapan Pemilu 2024. Rapat ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Gorontalo, Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo, Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo, peserta dari KPU Kabupaten/Kota terdiri dari Anggota KPU Kabupaten/Kota Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM, Kepala Subbagian Teknis Parhumas, Operator Siparmas, dan Admin Media Sosial.


Selengkapnya
57

KPU Provinsi Gorontalo menyelenggarakan Rapat Kerja Penyusunan Kebutuhan dan Biaya Logistik Pemilu Tahap II dan Pengenalan Aplikasi Sistem Informasi Logistik

KPU Provinsi Gorontalo menyelenggarakan Rapat Kerja Penyusunan Kebutuhan dan Biaya Logistik Pemilu Tahap II dan Pengenalan Aplikasi Sistem Informasi Logistik (Silog), Selasa (03/10/2023). Rapat dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Fadliyanto Koem, dalam sambutannya dikatakan bahwa berbekal pengalaman penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pilkada 2020, maka pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu harus dilakukan secara tepat jumlah, tepat waktu, tepat jenis, tepat sasaran dan tepat kualitas. Senada, Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo, Mukti Abdullatif Mile dalam arahannya mengutarakan bahwa proses pengadaan melalui e-katalog nasional mampu menjawab bahwa proses pengadaan barang dan jasa wajib dilaksanakan secara akuntabel, transparan dan berintegritas. Oleh karena itu melalui kegiatan klik nasional menandakan bahwa pengadaan distribusi secara teknis telah dimulai. Semua satker dengan mengeklik e-katalog nasional secara otomatis telah melaksanakan perikatan dengan pihak ketiga. Selanjutnya, Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Marleni Makuta didampingi Kepala Subbagian Umum dan Logistik, Rengga Gobel dengan materi yaitu Laporan Progres Kesiapan Gudang, Pemaparan Tata Kelola Logistik Pemilu, Pengenalan Aplikasi Silog, dan Pemaparan Perhitungan Jumlah Kebutuhan Logistik Pemilu Tahap 2. Rapat ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Gorontalo, Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo, Pejabat Struktural Eselon III, Eselon IV, dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo, serta peserta dari KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo terdiri dari Ketua KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik, Pejabat Pengadaan, dan Operator Silog.


Selengkapnya
64

KPU Provinsi Gorontalo mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kehumasan dan PPID yang dilaksanakan oleh KPU RI

KPU Provinsi Gorontalo mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kehumasan dan PPID yang dilaksanakan oleh KPU RI pada tanggal 25-27 September 2023 di Tangerang, Banten. Kegiatan ini dibuka oleh Anggota KPU August Mellaz, serta turut dihadiri oleh Anggota KPU Parsadaan Harahap dan Deputi Dukungan Teknis Eberta Kawima. Peserta dari KPU Provinsi Gorontalo terdiri dari Anggota KPU Provinsi Gorontalo Opan Hamsah, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhubmas Hendrawati Saliko serta Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhubmas Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Dalam Rakornas tersebut, peserta mengikuti berbagai materi terkait dengan pengelolaan kehumasan dan PPID di lingkungan KPU. Materi yang disampaikan antara lain tentang strategi dan taktik komunikasi publik, pengelolaan media sosial, dan pelayanan informasi publik. Opan Hamsah, Anggota KPU Provinsi Gorontalo, mengatakan bahwa Rakornas ini sangat bermanfaat bagi KPU Provinsi Gorontalo dalam meningkatkan kualitas pengelolaan kehumasan dan PPID. "Kami mendapatkan banyak pengetahuan dan keterampilan baru terkait dengan pengelolaan kehumasan dan PPID. Kami berharap dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan tersebut untuk meningkatkan kualitas layanan publik di KPU Provinsi Gorontalo," kata Opan. Dalam Rakornas ini turut diberikan Penghargaan terhadap Kehumasan dan PPID terbaik untuk Satker KPU Provinsi se-Indonesia. KPU Provinsi Gorontalo sendiri masuk dalam Nominasi Terbaik untuk Bakohumas Terbaik serta Konten Sosialisasi Terbaik. Rakornas Kehumasan dan PPID ini merupakan upaya KPU RI untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kehumasan dan PPID di lingkungan KPU. KPU RI berharap dengan adanya Rakornas ini, KPU dapat lebih efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dan memberikan pelayanan informasi publik yang berkualitas.


Selengkapnya
67

KPU Provinsi Gorontalo menghadiri Rapat Koordinasi Kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 Gelombang I

KPU Provinsi Gorontalo menghadiri Rapat Koordinasi Kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 Gelombang I yang dilaksanakan oleh KPU RI di Jakarta, 22-24 September 2023. Rakor ini dibuka oleh Ketua KPU, Hasyim Asy'ari. Turut hadir Anggota KPU Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz. Dari KPU Provinsi Gorontalo turut hadir Ketua KPU Provinsi Gorontalo Fadliyanto Koem, Anggota KPU Provinsi Gorontalo Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Sophian Rahmola, Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo Mukti Abdullatif Mile, Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-provinsi Gorontalo. Dalam rakor tersebut, KPU RI menyampaikan berbagai materi terkait persiapan Pilkada 2024, mulai dari tahapan, anggaran, logistik, hingga keamanan. Dalam kegiatan ini Sophian Rahmola menjabarkan progress Rekap Usulan Anggaran Pilkada Tahun 2024 KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota se-provinsi Gorontalo. Untuk KPU Provinsi Gorontalo, progres usulan anggaran Pilkada Tahun 2024 masih belum ada berita acara/menunggu NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah). Begitu pula dengan KPU Kota Gorontalo, KPU Kabupaten Pohuwato & KPU Kabupaten Gorontalo. Sementara untuk KPU Kabupaten Gorontalo Utara, KPU Kabupaten Boalemo dan KPU Kabupaten Bone Bolango belum menemui kesepakatan dengan Pemerintah masing-masing Kabupaten. Sophian Rahmola mengatakan bahwa KPU Provinsi Gorontalo akan segera menindaklanjuti hasil rakor tersebut untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada 2024 di Provinsi Gorontalo berjalan lancar dan akuntabel. "KPU Provinsi Gorontalo akan segera menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2024 di Provinsi Gorontalo," ujar Sophian. Pilkada 2024 di Provinsi Gorontalo akan diikuti oleh 7 daerah, yaitu Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Gorontalo, dan Kabupaten Boalemo.


Selengkapnya
108

KPU Provinsi Gorontalo menghadiri Rapat Koordinasi Pengadaan dan Klik Pemesanan Katalog Nasional Logistik Pemilu 2024 Tahap I dan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Logistik (SILOG)

KPU Provinsi Gorontalo menghadiri Rapat Koordinasi Pengadaan dan Klik Pemesanan Katalog Nasional Logistik Pemilu 2024 Tahap I dan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Logistik (SILOG) selama tiga hari, mulai 20-22 September 2023 di Jakarta yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Rapat ini dibuka oleh Kepala Biro Logistik KPU RI Novy Hasbhy Munnawar dan turut dihadiri oleh Deputi Dukungan Teknis Eberta Kawima. Peserta dari KPU Provinsi Gorontalo terdiri dari Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo Mukti Abdullatif Mile, Kepala Bagian Keuangan Umum dan Logistik Marleni Makuta, Kepala Sub Bagian Keuangan Idham Mantali, Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik Rengga Gobel serta Staf Rahmat Datau. Dalam rapat tersebut, Novy Hasbhy Munnawar menyampaikan bahwa pengadaan logistik Pemilu 2024 akan menggunakan metode katalog elektronik nasional. Hal ini dilakukan untuk mengefesiensikan dan mengefektifkan proses pengadaan. "Proses pengadaan melalui e-katalog nasional mampu menjawab bahwa proses pengadaan barang dan jasa wajib dilaksanakan secara akuntabel, transparan dan berintegritas," ujar Novy. Sementara itu, Deputi Dukungan Teknis Eberta Kawima menekankan bahwa proses pengadaan logistik Pemilu 2024 harus dilakukan dengan menjunjung tinggi dan mengedepankan prinsip integritas akuntabilitas, profesionalitas dan transparan. "Proses pengadaan logistik Pemilu Tahun 2024 harus dilakukan dengan akuntabel, transparan, dan berintegritas," ujar Eberta. Peserta rapat juga mendapatkan bimbingan teknis terkait penggunaan SILOG. SILOG merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mengelola logistik Pemilu 2024. "SILOG dapat memantau produksi dan distribusi secara tertib dan teratur," ujar Novy. Peserta rapat berharap kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengadaan logistik Pemilu 2024. "Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman kami tentang pengadaan logistik Pemilu 2024," ujar Mukti Abdullatif Mile. Kegiatan ini ditutup oleh Sekretaris Jenderal KPU, Bernad Dermawan Sutrisno. Bernad menyampaikan perkembangan terakhir logistik Pemilu Tahun 2024. Logistik ini memang tidak masuk dalam tahapan pemilu, namun secara kewenangan menjadi tugas utama Sekretariat, sesuai amanat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa yang bertanggungjawab terhadap pengadaan dan distribusi logistik pemilu atau perlengkapan pemungutan suara adalah Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Untuk itu, semua harus dilakukan dengan baik, akuntabel, dan sesuai prosedur yang ditetapkan. Turut hadir Deputi Bidang Dukungan Teknis, Eberta Kawima, Kepala Biro Logistik Novy Hasbi Munnawar, dan Peserta Rakor dalam penutupan ini.


Selengkapnya