KPU Provinsi Gorontalo menghadiri Rapat Koordinasi Pengadaan dan Klik Pemesanan Katalog Nasional Logistik Pemilu 2024 Tahap I dan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Logistik (SILOG) selama tiga hari, mulai 20-22 September 2023 di Jakarta yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Rapat ini dibuka oleh Kepala Biro Logistik KPU RI Novy Hasbhy Munnawar dan turut dihadiri oleh Deputi Dukungan Teknis Eberta Kawima. Peserta dari KPU Provinsi Gorontalo terdiri dari Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo Mukti Abdullatif Mile, Kepala Bagian Keuangan Umum dan Logistik Marleni Makuta, Kepala Sub Bagian Keuangan Idham Mantali, Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik Rengga Gobel serta Staf Rahmat Datau.

Dalam rapat tersebut, Novy Hasbhy Munnawar menyampaikan bahwa pengadaan logistik Pemilu 2024 akan menggunakan metode katalog elektronik nasional. Hal ini dilakukan untuk mengefesiensikan dan mengefektifkan proses pengadaan.

"Proses pengadaan melalui e-katalog nasional mampu menjawab bahwa proses pengadaan barang dan jasa wajib dilaksanakan secara akuntabel, transparan dan berintegritas," ujar Novy.

Sementara itu, Deputi Dukungan Teknis Eberta Kawima menekankan bahwa proses pengadaan logistik Pemilu 2024 harus dilakukan dengan menjunjung tinggi dan mengedepankan prinsip integritas akuntabilitas, profesionalitas dan transparan.

"Proses pengadaan logistik Pemilu Tahun 2024 harus dilakukan dengan akuntabel, transparan, dan berintegritas," ujar Eberta.

Peserta rapat juga mendapatkan bimbingan teknis terkait penggunaan SILOG. SILOG merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mengelola logistik Pemilu 2024.

"SILOG dapat memantau produksi dan distribusi secara tertib dan teratur," ujar Novy.

Peserta rapat berharap kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengadaan logistik Pemilu 2024.

"Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman kami tentang pengadaan logistik Pemilu 2024," ujar Mukti Abdullatif Mile.

Kegiatan ini ditutup oleh Sekretaris Jenderal KPU, Bernad Dermawan Sutrisno. Bernad menyampaikan perkembangan terakhir logistik Pemilu Tahun 2024. Logistik ini memang tidak masuk dalam tahapan pemilu, namun secara kewenangan menjadi tugas utama Sekretariat, sesuai amanat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa yang bertanggungjawab terhadap pengadaan dan distribusi logistik pemilu atau perlengkapan pemungutan suara adalah Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Untuk itu, semua harus dilakukan dengan baik, akuntabel, dan sesuai prosedur yang ditetapkan.

Turut hadir Deputi Bidang Dukungan Teknis, Eberta Kawima, Kepala Biro Logistik Novy Hasbi Munnawar, dan Peserta Rakor dalam penutupan ini.