MK Putus ‘NO’ 5 Perkara Hasil Pemilihan 2020 Gorontalo, 3 KPU Kabupaten Bersiap Laksanakan Penetapan Pasangan Calon Terpilih

MK Putus ‘NO’ 5 Perkara Hasil Pemilihan 2020 Gorontalo,  3 KPU Kabupaten Bersiap Laksanakan Penetapan Pasangan Calon Terpilih

Hupmas KPU Gorontalo – Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2020 (PHP) 3 Kabupaten di Provinsi Gorontalo telah mencapai puncaknya usai Majelis Hakim Konstitusi membacakan putusan atas Perkara No. 52/PHP.BUP-XIX/2021 dan No. 63/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020) Selasa (16/02/2021), menyusul Perkara No. 27/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020) serta Perkara No. 48/PHP.BUP-XIX/2021 dan No. 56/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020) Rabu (17/02/2021).

 

Berdasarkan pertimbangan hukum, konklusi, dan amar putusan 5 perkara a quo, Mahkamah berpendapat dalil dan alat bukti Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan yang memadai untuk melanjutkan perkara ke tahapan pemeriksaan persidangan lanjutan, sehingganya eksepsi Termohon (in casu KPU Kabupaten Bone Bolango, KPU Kabupaten Pohuwato, dan KPU Kabupaten Gorontalo) berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvaarkelijk Verklaard/NO).

 

Adalah Anwar Usman, selaku ketua dan merangkap anggota Majelis Hakim Konstitusi yang mengucapkan putusan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum, putusan mana telah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi.

 

Sesuai Pasal 55 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat formil permohonan.

 

Adapun dalam 5 perkara a quo, para Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 terkait perbedaan/perselisihan perolehan suara.

 

KPU Provinsi Gorontalo pun melaksanakan tugas supervisi dan monitoring secara konsisten dan kontinyu terhadap 3 KPU Kabupaten Penyelenggara Pemilihan Tahun 2020.

 

“Terima kasih kami ucapkan kepada para Sekretaris, Pejabat Eselon III dan IV, serta para fungsional di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi maupun Sekretariat KPU 3 Kabupaten, atas dukungan administratif untuk kerja terbaik kita,” pungkas Ramli Ondang Djau, Anggota KPU Provinsi Gorontalo Divisi Hukum dan Pengawasan saat mendampingi 3 KPU Kabupaten mendengarkan pembacaan putusan/ketetapan Mahkamah Konstitusi secara daring di KPU RI.

 

Menurutnya, putusan MK untuk 5 perkara di Provinsi Gorontalo merupakan bukti ikhtiar dan upaya penyelenggara mewujudkan pemilihan berkualitas dan prosedural dengan prinsip kehati-hatian. Hal tersebut tentu tidak akan terwujud tanpa dukungan dan kerja terbaik sekretariat.

 

Pasca pembacaan putusan a quo, 3 KPU Kabupaten akan segera menindaklanjutinya dengan melaksanakan Rapat Pleno Terbuka untuk menetapkan pasangan calon terpilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2020. Sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No. 5 Tahun 2020, KPU Kabupaten wajib menetapkan pasangan calon terpilih paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismisal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU. Ini merupakan babak final dari serangkaian tahapan panjang pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020.

About The Author

Related posts