KPU Provinsi Gorontalo terima kunjungan kerja dari Komisi Informasi Provinsi Gorontalo

KPU Provinsi Gorontalo terima kunjungan kerja dari Komisi Informasi Provinsi Gorontalo

Gorontalo, (gorontalo.kpu.go.id) – Komisi Informasi (KI) Provinsi Gorontalo melaksanakan kunjungan kerja perdananya di KPU Provinsi Gorontalo pada tahun 2021 ini, dipimpin oleh Ketua KI Provinsi Gorontalo, Idris Kunte dan didampingi oleh 3 Anggota KI Provinsi Gorontalo lainnya yaitu Iswan Lihawa, Dedy Idji, dan Irwan Karim, Rabu (02/06/2021).

 

Ketua KI Provinsi Gorontalo, Idris Kunte mengatakan, lawatannya ke KPU Provinsi Gorontalo kali ini dalam rangka asistensi dan monitoring tata kelola dan pelayanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo, di samping juga sebagai ajang silaturahim Komisioner KI Provinsi Gorontalo periode 2020 – 2024.

 

Sebelumnya, 5 Anggota KI Provinsi Gorontalo untuk masa kerja 2020 – 2024 resmi dilantik oleh Wakil Gubernur Gorontalo pada tanggal 9 April 2021 lalu berdasarkan Keputusan Gubernur Gorontalo No. 335/17/XII/2020 tentang Penetapan Anggota KI Provinsi Gorontalo Periode 2020 – 2024 tertanggal 30 Desember 2020.

 

“Selaku pengawal keterbukaan informasi publik di daerah, kami bermaksud ingin berkolaborasi bersama KPU Provinsi Gorontalo untuk menggaungkan nafas keterbukaan informasi publik dan meningkatkan peran dan kapasitas PPID, serta ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pelayanan informasi publik di sini (di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo)”, terang Idris dalam pengantarnya.

 

Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Fadliyanto Koem didampingi oleh 4 koleganya beserta PPID, Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas, serta Staf/Pelaksana yang membidangi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo, menerima secara langsung kedatangan KI Provinsi Gorontalo.

 

Fadliyanto mengatakan, salah satu elemen penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah transparasi. Sebab, semakin tersedianya ruang bagi publik untuk turut berpartisipasi mengawasi tugas penyelenggaraan negara, maka kinerja lembaga pun semakin dapat dipertanggungjawabkan.

 

“Sebagai bagian dari badan publik penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, KPU Provinsi Gorontalo memiliki tuntutan etis untuk mencerdaskan masyarakat dan menumbuhkan iklim demokrasi dengan menyediakan informasi kepemiluan yang lengkap, akurat, berkualitas, dan tidak menyesatkan,” jelas Fadliyanto dalam sambutannya.

 

Komitmen tersebut dimanifestasikan dengan upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik, salah satunya dengan membentuk PPID berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Gorontalo No. 93/HK.03.1-Kpt/Prov/75/VI/2018. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU. PPID inilah yang menjadi panji penegak komitmen keterbukaan informasi publik, yang melekat padanya tugas dan tanggung jawab untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.

 

Lebih lanjut Fadliyanto menerangkan, PPID KPU Provinsi Gorontalo memiliki struktur yang terdiri dari Pembina, Tim Pertimbangan, Atasan PPID, PPID, Tim Penghubung, dan Desk Pelayanan. Keseluruhan struktur PPID tersebut bekerja secara terpadu sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dalam hal menghimpun Daftar Informasi Publik (DIP), mempublikasikan, dan melayani permohonan Informasi Publik, serta mengevaluasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo.

 

Di kesempatan yang sama, Aniki S. Suleman selaku Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas yang juga bertindak selaku PPID, menjelaskan gambaran umum pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo. Pihaknya terus berinovasi dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik yang semakin efektif, efisien, cepat, sederhana, dan berbiaya murah, salah satunya dengan pengoptimalan laman e-PPID sebagaimana dapat diakses melalui www.gorontaloppid.kpu.go.id.

 

“Para pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permohonan secara online pada laman e-PPID kami, di situ juga tersedia Informasi Publik dengan jenis klasifikasi informasi tersedia setiap saat, informasi serta merta, informasi berkala, dan informasi dikecualikan sesuai dengan DIP”, tutur Aniki.

 

Selain itu, Aniki menambahkan bahwa Informasi Publik juga tersaji pada website resmi (www.gorontalo.kpu.go.id), JDIH (https://jdih.kpu.go.id/gorontalo/), dan mesin anjungan informasi. Tak cukup sampai disitu, PPID KPU Provinsi Gorontalo bahkan juga melayani permohonan informasi melalui whatsapp, email, dan secara luring melalui Desk Pelayanan Informasi Publik. Menurutnya, pemanfaatan teknologi informasi tersebut dimaksudkan untuk semakin mempermudah masyarakat dalam mendapakan informasi publik yang dikuasai oleh KPU Provinsi Gorontalo. Sebagai informasinya, permohonan Informasi Publik melalui whatsapp dapat diajukan di No. +6285697802036 dan email di alamat ppid.gorontalo@kpu.go.id.

 

Paparan PPID KPU Provinsi Gorontalo menuai pujian dari Anggota KI Provinsi Gorontalo, Dedy Idji. Dirinya tak ragu untuk mengapresiasi progresivitas pelayanan Informasi Publik di KPU Provinsi Gorontalo. Ia sedikit berbagi cerita mengenai pengalaman kurang menyenangkan yang didapatinya saat berkunjung ke salah satu badan publik di Provinsi Gorontalo untuk meminta informasi publik. Menurutnya, acapkali masyarakat terbentur rantai birokrasi dalam meminta Informasi Publik, padahal informasi yang diminta bukan merupakan jenis informasi dikecualikan dan harus dipublikasikan. Oleh karenanya, Dedy meminta agar KPU Provinsi Gorontalo semakin meningkatkan pelayanan Informasi Publik sesuai asas keterbukaan informasi publik.

 

Senada dengan yang dikatakan Dedy, Anggota KI Provinsi Gorontalo Iswan Lihawa mengatakan KPU Provinsi Gorontalo sebagai salah satu badan publik terbaik di Provinsi Gorontalo dalam pengelolaan Informasi Publik. Ia berharap KPU Provinsi Gorontalo dapat menjadi contoh dan role model bagi badan publik lain dalam pelayanan Informasi Publik.

 

Sementara itu, Anggota KPU Provinsi Gorontalo, Sophian Rahmola mengusulkan agar KI Provinsi Gorontalo melakukan pemeringkatan keterbukaan Informasi Publik kepada seluruh badan publik di Provinsi Gorontalo. Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat penting dilakukan untuk menilai kualitas pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik. Harapannya, setiap badan publik akan berkompetisi dan semakin terpacu untuk meraih predikat kategori Informatif.

 

Menanggapi usulan Sophian, Anggota KI Provinsi Gorontalo Irwan Karim mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan lebih lanjut usulan tersebut. Namun menurutnya, setiap PPID badan publik harus duduk bersama untuk memahami indikator keterbukaan Informasi Publik dan memahami peran dan fungsinya.

 

Di akhir kegiatan, KPU Provinsi Gorontalo memberikan produk publikasinya yaitu Jurnal Suara KPU dan Lensa Pemilu kepada KI Provinsi Gorontalo. Ketua dan Anggota KI Provinsi Gorontalo pun berkesempatan meninjau mesin Anjungan Informasi yang terpasang di Lobby KPU Provinsi Gorontalo dan Studio Mini KPU Provinsi Gorontalo.

 

About The Author

Related posts