KPU Provinsi Gorontalo sosialisasikan PDPB Tahun 2021 kepada Stakeholder

KPU Provinsi Gorontalo sosialisasikan PDPB Tahun 2021 kepada Stakeholder

KPU Provinsi Gorontalo menggelar Sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2021 secara daring, Kamis (29/04/2021).

Sosialisasi ini menyasar para stakeholder (red: pemangku kepentingan) di Provinsi Gorontalo yang terdiri dari unsur Bawaslu Provinsi Gorontalo, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo, Partai Politik Tingkat Provinsi Gorontalo, Korem 133 Nani Wartabone Gorontalo, Polda Gorontalo, Polres se-Provinsi Gorontalo, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Gorontalo, Kemenkumham Kanwil Gorontalo, Kemenag Kanwil Gorontalo, Pengadilan Tinggi Gorontalo, Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se- Provinsi Gorontalo, Dinas yang menangani Pemerintah Desa di Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo, Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo, Kodim 1304 Kota Gorontalo, Kodim 1314 Gorontalo Utara, Kodim 1313 Pohuwato, Lapas Kota Gorontalo, Lapas Kabupaten Boalemo, Lapas Kabupaten Pohuwato, serta Kemenag Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.

Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Fadliyanto Koem, membuka kegiatan secara resmi. Seperti diketahui, ketentuan Pasal 17 huruf l Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa KPU Provinsi berkewajiban untuk melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Melalui sosialisasi ini kita akan menyamakan persepsi, dalam Undang-Undang Pemilu kami diamanatkan melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan, banyak aspek dan variabel terkait yang menentukan kualitas data pemilih, oleh karenanya kami mengundang para stakeholder untuk mendiskusikan ini dan menjaring berbagai masukan,” jelas Fadli dalam sambutannya.

Sementara itu, Anggota KPU Provinsi Gorontalo Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Sophian Rahmola bertindak selaku narasumber pada sosialisasi ini. Pria kelahiran Kwandang, 10 Mei 1976 itu memaparkan ide gagasan PDPB. Ia menjelaskan bahwa PDPB mengubah mindset dari yang sebelumnya dilaksanakan secara periodic-list ketika terdapat tahapan Pemilu/Pemilihan, kini berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus dilakukan secara berkelanjutan dengan pendekatan continuous-list.

Ia mengemukakan salah satu alasan transformasi pemutakhiran data pemilih dilakukan dengan pendekatan continuous-list adalah untuk meminimalisasi proses manipulasi dan meredam kecurigaan publik. Pasalnya, masih terdapat trauma Pemilu di masa lalu terkait dugaan manipulasi, menghilangkan hak pilih, dan kontestasi kekuasaan yang cenderung menghalalkan segala cara. Melalui PDPB ini, diharapkan dapat mereduksi praktik tersebut karena terbukanya ruang partisipasi semua pihak untuk turut mengawasi pelaksanannya, bukan hanya Bawaslu, melainkan juga masyarakat dan para stakeholder, sehingga kepercayaan publik pun meningkat.

“Sesuai Surat Dinas KPU No. 366 Tahun 2021 kami diwajibkan mengumumkan (pada laman/website, papan pengumuman, dan berbagai media yang mudah diakses masyarakat) data pemilih by name yang terjadi perubahan, apakah itu pemilih pindah datang/keluar, pemilih pemula, pemilih tidak memenuhi syarat, dan perubahan status pekerjaan atau perkawinan. Semua stakeholder juga bisa mengontrol dan mengoreksi itu”, terang Sophian.

Lebih lanjut dikatakannya, tata kelola PDPB tersebut antara lain KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi melakukan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan secara berkala hasil koordinasi dengan stakeholder, setiap Triwulan (3 bulan) sekali KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Rapat Koordinasi bersama stakeholder, sedangkan KPU Provinsi melaksanakan Rapat Koordinasi bersama stakeholder di tingkat Provinsi setiap Semester (6 bulan) sekali. Namun demikian, tidak menutup ruang bagi masyarakat dan stakeholder untuk setiap saat dapat memberikan masukan/laporan kepada KPU secara Offline maupun Online melalui portal website dan/atau aplikasi mobile PDPB masing-masing KPU Kabupaten/Kota.

Dirinya tak memungkiri bahwa PDPB tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan para stakeholder. Karenanya, ia mengharapkan seluruh stakeholder dapat bersinergi dengan KPU untuk mensukseskan PDPB.

“Kami mengundang para stakeholder pada kegiatan sosialisasi ini agar dapat bekerjasama mensukseskan PDPB hingga Pemilu dan Pemilihan 2024 mendatang. Misalkan ada anggota Polisi/TNI yang telah atau akan pensiun dalam waktu dekat, maka yang bersangkutan berhak didaftarkan sebagai Pemilih. Dalam hal ini kami membutuhkan kerjasama dari unsur Kepolisian dan TNI untuk bertukar data secara berkelanjutan. Atau contoh lain misalkan ada pemilih yang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka KPU akan bekerjasama dengan Pengadilan untuk mendapatkan data ini”, tutur Sophian.

Mantan Ketua KPU Kabupaten Gorontalo Utara itu berharap PDPB ini menjadi instrumen transparansi informasi kepada publik dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 dengan sajian data pemilih yang semakin akurat/valid, mutakhir, dan komprehensif. ***

About The Author

Related posts