Menuju Pilkada Serentak, Rabu 9 Desember 2020

KPU Provinsi Gorontalo Sosialisasikan Keputusan KPU Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Badan Adhoc

KPU Provinsi Gorontalo Sosialisasikan Keputusan KPU Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Badan Adhoc

KPU Provinsi Gorontalo Menyelenggarakan Sosialisasi Keputusan KPU No. 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota PPK, PPS, dan KPPS, Jum’at (28/08/2020). Sosialisasi yang dilaksanakan secara virtual tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Fadliyanto Koem. Dalam sambutannya Fadli mengatakan bahwa penanganan pelanggaran kode etik badan adhoc merupakan bagian dari penegakan hukum Pemilu. “KPU Kabupaten/Kota menjadi eksekutor penanganan pelanggaran kode etik oleh badan adhoc, menjadi ranah divisi SDM dan Hukum, kegiatan ini sangat penting untuk memperdalam pemahaman KPU Kabupaten/Kota terkait mekanismenya (penanganan pelanggaran)” pungkas Fadli. Di kesempatan yang sama, Anggota KPU Provinsi Gorontalo Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM, Selvi Katili, mengutarakan bahwa ditetapkannya Keputusan KPU ini memberikan pedoman penanganan pelanggaran kode etik adhoc yang terstandar, terukur, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, olehnya kepada para peserta agar mengikuti kegiatan dengan baik. Anggota KPU Provinsi Gorontalo Divisi Hukum dan Pengawasan, Ramli Ondang Djau, memaparkan materi sosialisasi, dengan ruang lingkup mekanisme pengawasan internal, penerimaan laporan/pengaduan, proses verifikasi dan klarifikasi, pemeriksaan, pengambilan keputusan, serta bentuk formulir yang digunakan. Sosialisasi ini diikuti oleh  Anggota dan Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo, Kabag Program Data Organisasi dan SDM dan Kabag Hukum Teknis dan Hupmas di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo, serta 3 KPU Kabupaten Penyelenggara Pemilihan Tahun 2020 (Gorontalo, Bone Bolango, dan Pohuwato),  terdiri dari Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Parmas dan SDM, Anggota Divisi Hukum, Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik, dan Kasubbag Hukum.

About The Author

Related posts