KPU Provinsi Gorontalo Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan JDIH serta Pembangunan Zona Integritas pada KPU Kab/Kota Se-Provinsi Gorontalo
Gorontalo - KPU Provinsi Gorontalo melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta Pembangunan Zona Integritas pada KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo yang berlangsung di Aula Kantor KPU Provinsi Gorontalo pada Kamis (22/10/2026).
Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Gorontalo Sophian Rahmola, Anggota KPU Provinsi Gorontalo Risan Pakaya, Hendrik Imran, Roy Hamrain, dan Opan Hamsah, serta Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo Marleni Makuta. Turut hadir pejabat struktural, pejabat fungsional, dan staf pelaksana terkait di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo. Selain itu, hadir pula Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo, pejabat struktural KPU Kabupaten/Kota serta ASN terkait dari masing-masing satuan kerja.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Sophian Rahmola, yang dalam arahannya menekankan pentingnya penguatan pengelolaan JDIH sebagai sarana penyediaan dokumentasi dan informasi hukum yang mudah diakses, akurat, dan terintegrasi. Selain itu, pembangunan Zona Integritas juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota KPU Provinsi Gorontalo Divisi Hukum dan Pengawasan, Risan Pakaya, menyampaikan materi evaluasi terkait pengelolaan JDIH dan pembangunan Zona Integritas pada KPU Kabupaten/Kota. Evaluasi tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi capaian, kendala, serta langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi hukum dan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan KPU.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, diharapkan seluruh jajaran KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo dapat semakin memperkuat komitmen dalam mengelola JDIH dan membangun Zona Integritas secara berkelanjutan, sehingga tercipta tata kelola kelembagaan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.