Gorontalo - KPU Provinsi Gorontalo kembali melaksanakan kegiatan Sekolah Demokrasi Seri ke-15 sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman kepemiluan bagi ASN di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo. Anggota KPU Provinsi Gorontalo, Risan Pakaya, hadir sebagai fasilitator dengan membawakan materi terkait Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pemilu. Kegiatan ini berlangsung di Aula KPU Provinsi Gorontalo pada Rabu (16/09/2026).

Dalam pemaparannya, Risan Pakaya menjelaskan berbagai aspek penegakan hukum pemilu, mulai dari prinsip-prinsip pemilu demokratis, komponen penting dalam penyelenggaraan pemilu, hingga bentuk-bentuk pelanggaran dan sengketa pemilu. Materi juga mencakup tindak pidana pemilu, pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, sengketa proses pemilu, serta perselisihan hasil pemilu beserta mekanisme penanganannya oleh lembaga yang berwenang.

Selain itu, peserta mendapatkan pemahaman mengenai peran, tugas, wewenang, dan kewajiban KPU serta KPU Provinsi dalam menangani pelanggaran pemilu dan menindaklanjuti putusan lembaga terkait. Pembahasan turut mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023.

Untuk meningkatkan interaksi peserta, kegiatan turut diselingi dengan sesi tanya jawab dan diskusi yang mengangkat berbagai persoalan terkait penegakan hukum serta penyelesaian sengketa pemilu. Melalui kegiatan ini, peserta diajak memahami pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, pengawasan internal, serta pelaksanaan tugas secara tertib dan berintegritas guna mendukung penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berkeadilan.

Turut hadir dalam kegiatan ini Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, serta seluruh staf KPU Provinsi Gorontalo.