Gorontalo - KPU Provinsi Gorontalo kembali melaksanakan kegiatan Sekolah Demokrasi Seri ke-12 sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman kepemiluan bagi ASN di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo. Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi, Parhubmas dan SDM KPU Provinsi Gorontalo, Fadli Alamri, hadir sebagai fasilitator dengan membawakan materi terkait Mengenal Lembaga Penyelenggara Pemilu. Kegiatan ini berlangsung di Aula KPU Provinsi Gorontalo pada Rabu (05/08/2026).

Dalam pemaparannya, Fadli Alamri menjelaskan bahwa lembaga penyelenggara pemilu merupakan lembaga yang secara hukum memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan seluruh elemen penting pemilu, yang terdiri dari KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai pengawas, serta DKPP sebagai lembaga penegak kode etik. Ketiga lembaga ini memiliki posisi dan relasi yang saling melengkapi dalam memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai prinsip demokrasi.

Selain itu, dijelaskan pula peran dasar KPU yang meliputi fungsi regulator di tingkat nasional, koordinator di tingkat provinsi, dan implementator di tingkat kabupaten/kota. Sementara itu, Bawaslu berperan dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, dan DKPP memiliki kewenangan dalam menerima laporan, melakukan pemeriksaan, serta menetapkan putusan atas pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, sehingga tercipta integritas dan akuntabilitas dalam setiap proses kepemiluan.

Untuk meningkatkan interaksi peserta, kegiatan turut diselingi dengan sesi tanya jawab dan praktik langsung oleh para peserta yang mengangkat berbagai isu terkait tugas, kewenangan, serta relasi antar lembaga kepemiluan. Melalui sesi ini, peserta tidak hanya memahami materi secara teoritis, tetapi juga mampu mengidentifikasi peran masing-masing lembaga dalam situasi nyata serta memperkuat pemahaman terhadap koordinasi antar lembaga dalam sistem demokrasi di Indonesia.

Turut hadir dalam kegiatan ini Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, serta seluruh staf KPU Provinsi Gorontalo.